Sepuluh Satu Smandapa: Laporan Penelitian Kelompok 1

PILKADA PERTAMA SAMPAI SEKARANG DI KABUPATEN PATI

Disusun untuk memenuhi tugas sejarah

Kelompok 1 kelas X-1 :

1. Ajeng Yantri V.W. (04)

2. Alma Saske Amidar. (07)

3. Khrisna Dwi H. (20)

4. Yulia Adi Pratiwi. (32)

SMAN 2 PATI

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas perlindungan dan anugerah-Nya kita dapat menyelesaikan karya tulis “Pilkada Pertama Di Kabupaten Pati ”dengan baik. Tujuan dan maksud penulis dalam pembuatan tugas ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai PILKADA pertama di Kabupaten Pati .

Tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta berperan aktif dalam penyusunan tugas ini diantaranya :

1. Drs.Sutowo, M.Pd selaku kepala SMAN 2 Pati yang telah memberiakan dukungan serta motivasi dalam penyusunan tugas ini.

2. Sri Andayani S.Pd dan guru pembimbing dalam menyusun tugas ini.

3. Kedua orang tua yang telah memfasilitasi dalam penyusunan laporan ini.

4. Teman-teman seperjuangan yang telah mendukung tersusunnya tugas ini.

Penulis berharap semoga setelah membaca tugas ini , para pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang PILKADA pertama di Pati .

Penulis menyadari tugas ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tugas ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan tugas ini.

Pati, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………… i

KATA PENGANTAR……………………………………………..ii

DAFTAR ISI……………………………………………………....iii

BAB I PENDAHULUAN :

A. Latar Belakang…………………………………………1

B. Perumusan masalah…………………………………….2

C. Tujuan Karya Tulis…………………………………….2

D. Manfaat Karya Tulis…………………………………...2

BAB II KAJIAN PUSTAKA :

A. Pengertian dan Landasan Hukum Pilkada…………..3

B. Otonomi Daerah………………………………………..4

BAB III PEMBAHASAN :

A. Pilkada Pertama Di Pati……………………………..7

B. Pilkada Bupati Pati Tahun 2011…………………...11

C. Penyelewengan Dalam Pilkada……………………...12

BAB IV PENUTUP…………………….………………………....14

DAFTAR PUSTAKA………………….…………………………..15

LAMPIRAN - LAMPIRAN……………….……………………....16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pati merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah . Batas - batas Kabupaten Pati antara lain , di sebelah utara adalah Laut Jawa , di sebelah selatan adalah Porwodadi dan Blora , di sebelah timur adalah Kudus dan Jepara , di sebelah barat adalah Rembang . Pati terletak di Jalur Pantura , memiliki 21 Kecamatan . Wilayah perdagangannnya yaitu Juwana dan Tayu karena daerah itu adalah daerah laut , sedangakan itu Pati juga memiliki pegunungan kapur di Sukolilo yang dapat dikembangkan menjadi penghasil semen . Sedikit mengulas sejarah , Pati dahulunya berasal dari sebuah kerajaan yaitu kerajaan Pesantenan yang dididrikan oleh Kembang joyo yang dahulunya bertempat di Desa Kemiri atau Sarirejo . Sehingga dahulunya Pati berpusat di Desa Kemiri , namun sekarang Pati berpusat di Kelurahan Pati Lor di depan Alun - Alun Simpang Lima Pati .

Bupati - bupati Pati dahulu di pilih oleh DPRD melalui kesepakatan DPRD , namun tahun 2005 diadakan Pilkada serentak se-Indonesia , sehingga mulai saat itu Bupati dan Wakilnya dipilih melalui Pilkada yang dipilih secara langsung oleh rakyat . Dan Pilkada pertama di Pati tanggal 24 Juli 2006 dimenangkan oleh pasangan M.Tasiman dan Kartina Sukawati , sehingga mereka menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2006 - 2011 .

Dan dalam karya tulis ini kami akan membahas mengenai Pilkada pertama di Pati sampai sekarang , antusias masyarakat dalam Pilkada , serta calon - calon yang ikut dalam Pilkada .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pilkada Pati yang pertama kali diadakan?

2. Bagaimana Pilkada Pati yang diadakan pada tahun 2011?

3. Bagaimana penyelewengan dalam Pilkada ?

C. Tujuan Karya Tulis

1. Untuk mengetahui bagaimana Pilkada pertama dan kedua yang diadakan di Kabupaten Pati .

2. Untuk mengetahui bagaimana pemilihan Bupati Pati sebelum diadakan Pilkada .

3. Untuk mengetahui bagaimana antusiasme warga dalam Pilkada .

D. Manfaat Karya Tulis

1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat Pati agar memilih Bupati yang terbaik dalam Pilkada .

2. Memberikan motivasi kepada rakyat supaya menggunakan hak pilih dalam Pilkada dengan baik .

3. Menunjukkan kepada para pembaca tentang Pilkada secara langsung di Pati .

4. Untuk menembangkan kesadaran masyarakat dan generasi muda mengenai arti penting demokrasi dan mengerti sejarah dalam memilih Kepala Daerahnya .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Landasan Hukum Pilkada

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani , demos , yang berarti rakyat , dan kratos , yang berarti pemerintahan . Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat , oleh rakyat , dan untuk rakyat . Pemerintahan yang kewenangannya berada di tangan rakyat . Semua anggota masyarakat ( yang memenuhi syarat pilih ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu maupun pilkada .

Demokrasi di Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 , yang kemudian disebut sebagai Demokrasi Pancasila . Demokrasi Pancasila berintikan ; musyawarah untuk mencapai mufakat , dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan . Indonesia pertamakali melaksanakan pemilu pada akhir tahun 1955 , yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan .

Pilkada secara langsung ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat . Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia .

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat .

2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945 . Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 , gubernur , bupati dan walikota , masing - masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi , kabupaten , dan kota dipilih secara demokratis . Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan , Pengangkatan , dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah . Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal . Apabila pemimpinnya cakap maka otonomi daerahnya akan maju pesat .

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak , ketersediaan kepemimpinan nasional amat terbatas . Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta , jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa .

B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak , wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan .

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia , yaitu :

1. Nilai Unitaris , yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara , yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat , bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan - kesatuan pemerintahan ; dan

2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial , dari isi dan jiwa pasal 18 Undang - undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan .

Prinsip otonomi yang dianut adalah :

1. Nyata , otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah ;

2. Bertanggung jawab , pemberian otonomi diselaraskan / diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air ; dan

3. Dinamis , pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju .

Aturan perundang - undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah :

1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Daerah .

2. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .

3. Undang - Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah .

4. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

5. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .

6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

7. Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

Dasar - dasar sistem hubungan pusat - daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip :

1. Desentralisasi , penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya ;

2. Dekonsentrasi , pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat - pejabat di daerah ; dan

3. Tugas Pembantuan , tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya .

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pilkada Pertama Di Pati

Pada awalnya di Pati sebelum tahun 2006 , Bupati dan Wakil Bupati di pilih oleh DPRD melalui kesepakatan DPRD . Berikut ini merupakan nama - nama Bupati - Bupati Pati sampai tahun 2011 :

No	N A M A	Jabatan & Tempat	keterangan
1	Raden Tambranegoro	Adipati di Kadipaten Pesantenan dan Pati	Sekitar Tahun 1300
2	Raden Tandanegara	Adipati di Kadipaten Pati	Tahun 1330
3	Kayu Bralit	Adipati di Kadipaten Pati	Tahun 1511-1518 (de Graff)
4	Ki Ageng Penjawi	Adipati di Kadipaten Pati setelah meninggalnya Aryo Penangsang (penguasa Jipang Panolan)	Tahun 1568-15..
5	Raden Sidik bergelar Djajakoesoema I	Adipati di Kadipaten Pati	Tahun 1577-1601
6	Djajakoesoema II	Adipati di Kadipaten Pati (Adipati Pragola I)	Tahun 1601-1628
7	Ki Aryo Panggedongan/Penjaringan (Djajakoesoema III	Adipati di Kadipaten Pati (Adipati Pragola II)	Tahun 1628-1640
8	Setelah pemerintahan Adipati Pragola III, pemerintahan kosong / tidak didirikan Adipati, akan tetapi pemerintahan pecah menjadi 2 (dua) Ketemenggungan dan 7 (tujuh) Kademangan, yaitu; Katemenggungan : · Tumenggung Wetenan · Tumenggung Kulonan Kademangan : · Demang Tenggeles · Demang Selowesi · Demang Cengkalsewu · Demang Glonggong · Demang Paselehan · Demang Maergotuhu · Demang Juana
9	Mangung Oneng I (Lepek)	Adipati di Kadipaten Pati	S/d Tahun 1670 (Pakem)
10	Mangun Oneng II (Widjo)	Adipati di Kadipaten Pati	Tahun 1678-1682
11	Tumenggung Tirtono (adik Mangoen Oneng II)	Adipati di Kadipaten Pati	Tahun 1682-1690 (Pakem)
12	Mangoen Oneng III (Abroenoto)	Adipati di Kadipaten Pati (Putra Mangoen Oneng II)	Tahun 1690-1701
13	Soemodipoero (Putra Pangeran Kudus)	Adipati di Kadipaten Pati	Tahun 1701-1718
14	Pangeran koming (Pamegat Sari I)	Adipati di Kadipaten Pati (Putra Sumodipuro)	Tahun 1718-1720
15	Pangeran Kuning (Pamegat Sari II)	Adipati di Kadipaten Pati (wafat dan makamnya di Kudus)	Tahun 1720
16	Pamegat Sari III (Raden Wiratmodjo)	Adipati di Kadipaten Pati (Pakem, hal 131, no. 16 zie sejarah 7/407)	Tahun 1761 dimakamkan di Dukuh Muktisari,Desa Muktiharjo
17	Pangeran Aryo (Megatsari III)	Adipati di Kadipaten Pati (Zaman Deandels zie sejarah 9/407)	Diasingkan ke Belanda dan makamnya di Surabaya
18	· Sosrodiningrat · Mangunskusumo	Bupati Wetan Bupati Kulon	Tahun 1807-1808 Tahun 1807-1812
19	Kiai Adipati Tjonronegoro	Bupati Pati/pindahan dari Bupati Lamongan	Tahun 1808-1812
20	Adipati Raden Tjonronegoro	Bupati Pati, dimakamkan di Desa Puri, Pati	Tahun1812-1829
21	Raden Bagus Mita bergelar Kanjeng Pangeran Ario Tjondro Adinegoro	Bupati Pati	Tahun 1829-1895 dapat dibaca pada prasasti berdirinya Masjid Gambiran Pati
22	Raden Bagus Kasan bergelar Raden Adipati Ario Tjondro Adinegoro	Bupati pati	Tahun 1896-1904 (23 Januari)
23	Raden Tumenggung Prawiro Werdoyo	Bupati pati	Tahun 1904-1907
24	Raden Adipati Ario Soewondo	Bupati pati	Tahun 1907-1934 Wafat 4 Juni 1934 dimakamkan di Puri
25	K.G.P. Dipokoesoemo	Bupati pati (enam bulan)	Tahun 1934-1935
26	R.T.A. Milono	Bupati pati,kemudian menjadi Residen Pati	Tahun 1935-1945 Tahun 1945-1948
27	M. Murjono Djojodigdo	Bupati pati	Tahun 1945-1948 tahun 1948 terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI/Muso. Mulai Desember 1948 clash II, pd. Bupati Pati ditunjuk Sukemi, Wedono Tayu. Pemerintahan RI di Todanan.
28	Raden Soebijanto	Bupati pati	Tahun 1950-1952
29	Raden Doekardji Mangoen Koesoemo	Bupati pati	Tahun 1952-1954
30	Palal Al Pranoto Palal Al Pranoto	Bupati pati Kepala Daerah Swatantra	Tahun 1954-1957 Tahun 1957-1959
31	M.Soemardi Soero Prawiro	Pegawai Tinggi diperbantukan Pemda Tingkat II	Tahun 1957-1959
32	M, Soetjipto	Bupati Kdh. Pati	Tahun 1959-1967
33	A.K.B.P. Raden Soehargo Djojolukito	Bupati Kdh. Pati	Tahun 1967-1973
34	Kol.Pol.Drs, Edy Rustam Santiko	Bupati Kdh. Pati	Tahun 1973-1979
35	Kol.Inf.Panoedjoe Hidayat	Bupati Kdh. Pati	Tahun 1979-1981 menjabat 18 bulan/meninggal dunia
36	Drs. Soeparto	Residen Pati merangkap Pj. Bupati Kdh. Tingkat II Pati	S/d Agustus 1981
37	Kol.Art. Saoedji	Bupati Kdh. Tingkat II Pati	6 Agustus 1981 s/d 20 September 1991
38	Kol.Kav. Sunardji	Bupati Kdh. Tingkat II Pati	20 September 1991 s/d 20 September1996
39	Kol.Art.H.Yusuf	Bupati Kdh. Tingkat II Pati	20 September 1996
40	Muhammad Tasiman	Bupati Pati	Tahun 2001-2006 Dan 2006 - 2011

Pilkada Pati secara langsung dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2006 . Pilkada ini diikuti oleh 15 partai yaitu PAN , PNBK , PKPI , PPNUI , PDS , PNI Marhaenisme , PPDI , Partai Merdeka , Partai Patriot Pancasila , GOLKAR , PDI P , DEMOKRAT , PKS , PPP , PBB . Dan pada Pilkada itu calon - calon Bupati dan Wakil Bupatinya adalah

1. Sujoko, S.Pd – H.Sunandar , S,Pd.I , yang diusung partai PAN , PNBK , PKPI , PPNUI , PDS , PNI Marhaenisme , PPDI , Partai Merdeka , Partai Patriot Pancasila .

2. Drs. H. Kotot Kusmanto – Drs. H.A.Arsyad , yang diusung oleh partai GOLKAR .

3. H.Tasiman , SH – Kartina Sukawati , SE.MM , yang diusung partai PDI P dan DEMOKRAT .

4. H.M Slamet Warsito – H.M. Aniq Syahuri , LC , yang diusung oleh partai PKS , PPP , PBB .

Pada Pilkada tahun 2006 di Pati , antusiasme rakyat kurang sebab mungkin baru pertama kalinya mengikuti Pilkada secara langsung . Jadi mungkin banyak yang bingung memilih Bupati yang tepat sehingga banyak yang tidak menggunakan hak suaranya . Terbukti sebab tercatat di KPU bahwa pada Pilkada saat itu rakyat yang menngunakan hak suaranya hanya 51,78 % .

B. Pilkada Bupati Pati Tahun 2011

Pilkada tanggal 23 Juli 2011 adalah Pilkada kedua di Pati yang dilakukan secara langsung . Pilkada tahun 2011 diikuti oleh 6 calon yaitu :

1. HM. Slamet Warsito , BE,ST,MT – Dr. Hj. Sri Mulyani , Dra. MM , yang merupakan perseorangan .

2. H. Sunarwi , SE. MM – Tejo Pramono , yang diusung oleh partai PDI P .

3. Ir. H. Sri Merditomo , MM – H. Karsidi , SH , ynag merupakan perseorangan .

4. Sri Susahid , SH , MH – Hasan , SH ,MM , yang merupakan perseorangan .

5. H. Haryanto , SH , MM – HM. Budiyono , yang diusung oleh partai PKS , PKB , Gerindra , Hanura , PPI , PPP PKPB .

6. Hj. Kartina Sukawati – H. Supeno , yang diusung oleh partai DEMOKRAT .

Namun dalam Pilkada tanggal 23 Juli 2011 putaran pertama belum terpilih Bupati dan Wakil Bupati baru . Sehingga diulangi lagi Pilkada tersebut pada tanggal 16 Juni 2012 . Pada PSU ini calon - calon yang mengikuti Pilkada yaitu :

1. HM. Slamet Warsito , BE,ST,MT – Dr. Hj. Sri Mulyani , Dra. MM , yang merupakan perseorangan .

2. H. Imam Suroso , MM – Sujoko , S,Pd , M.Pd , yang diusung oleh partai PDI P .

3. Ir. H. Sri Merditomo , MM – H. Karsidi , SH , ynag merupakan perseorangan .

4. Sri Susahid , SH , MH – Hasan , SH ,MM , yang merupakan perseorangan .

5. H. Haryanto , SH , MM – HM. Budiyono , yang diusung oleh partai PKS , PKB , Gerindra , Hanura , PPI , PPP PKPB .

6. Hj. Kartina Sukawati – H. Supeno , yang diusung oleh partai DEMOKRAT .

Pada Pilkada tahun 2011 dan PSUnya di Pati , antusiasme rakyat sudah lumayan bagus sebab sudah lebih mengerti karena telah ada pengalaman saat Pilkada tahun 2006 . Rakyat sudah lebih mengerti menggunakan hak pilihnya dengan baik . Terbukti sebab tercatat di KPU bahwa pada Pilkada saat itu rakyat yang menngunakan hak suaranya hanya 72,37 % ( putaran pertama ) tetapi agak menurun saat dilakukan PSU yaitu menjadi 66,60 % .

C. Penyelewengan Dalam Pilkada

Dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu praktek - praktek penyelewengan pasti terjadi baik di Pati sendiri maupun di daerah lain . Seperti money politic ( politik uang ) yaitu para kandidat calon pemimpin memberikan uang kepada rakyat agar rakyat memilihnya . Hal ini mudah terjadi karena masyarakat di Indonesia rata - rata golongan menengah ke bawah yang membutuhkan uang , sehingga saat para kandidat calon pemimpin itu memberikan uang maka rakyat menerima dengan senang hati . Tindakan ini merupakan pelanggaran dalam kampanye pilkada maupun pemilu . Dalam hal ini diduga menyebabkan tidak ada kepedulian masyarakat mengenai hak pilihnya karena terlena dengan uang sehingga bertindak acuh dengan pilkada , terbukti dengan Statistik pemilu 2009 juga semakin menguatkan akan kurangnya partisipasi masyarakat . Kita lihat saja jumlah pemilih yang datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya hanya sekitar 70,9 % dan sisanya memilih untuk tidak memilih . Serta dapat dilihat dari hasil Pilkada Pati tahun 2006 yaitu warga yang menggunakan hak suaranya hanya 51,78 % dan Pilkada Pati pada tahun 2011 putaran pertama warga yang menggunakan hak suaranya ada peningkatan yaitu menjadi 72,37 % , namun pada PSU menurun menjadi 66,60 % .

Undang - Undang tentang pelanggaran hukum dalam kampanye , yaitu :

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , Pasal 82 ayat (1)

“ menyatakan bahwa pasangan calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih . ”

Pasal 117 ayat (2)

“ menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya , atau memilih Pasangan calon tertentu , atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah , diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) bulan dan paling lama 12 ( dua belas ) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) . ”

Memang hukuman / denda bagi pelaku money politik sangat ringan , tapi lantas layakah ini dijadikan alasan menjamurnya praktik money politic . Tentu saja tidak . Seringan apapun hukumannya , hukum tetaplah hukum yang harus kita taati bersama .

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan :

Menurut penjelasan yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki hak untuk melakukan pemilihan pemimpin daerah yang nantinya akan mengatur daerah dan mensejahterakan rakyat yaitu melalui pemilihan umum atau pemilu. Setiap rakyat/warga berhak untuk memilih pemimpin dari calon-calon yang telah diajukan nantinya akan dipilih pada waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Tanpa Pengarang . 2010 . http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia(29 Desember 2012).

Tanpa Pengarang . 2010. http://www.passopatifm.com/index.php?option=com _content&view=article&id=156:pengertian-dan-landasan-hukum-pilkada&catid=2:national&Itemid=12 (29 Desember 2012).

Tanpa Pengarang . 2012. http://www.jakpress.com/www.php/news/id/10788/87-Pemilih-Pilkada-Berharap-Politik-Uang.jp ( 29 Desember 2012).

Tanpa Pengarang . 2012. homepagewebsiterohis.googlecode.com/.../laporan%20awal-lanjutan ( 29 Desember 2012 ).

Tanpa Pengarang . 2008. http://tasiman.wordpress.com/(29 Desember 2012).

Tanpa Pengarang . 2008. http://tasiman.wordpress.com/2008/04/02/pilkada-pati-suara-terbanyak-adalah-golput-2/#more-11 (29 Desember 2012).

LAMPIRAN-LAMPIRAN